News Makale – Iuran BPJS Kesehatan perlu penyesuaian agar program jaminan kesehatan nasional tidak terus mengalami kerugian. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyampaikan pandangan tersebut saat menanggapi kondisi keuangan penyelenggara jaminan sosial kesehatan.
Cak Imin menilai pemerintah harus mengambil langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan program. Ia menegaskan bahwa iuran yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mampu menutup beban layanan kesehatan yang terus meningkat. Kenaikan biaya pelayanan medis, obat-obatan, dan klaim rumah sakit menuntut perhitungan ulang terhadap struktur pembiayaan.
Baca Juga : Koper Isi Rp 5 Miliar Jadi Bukti KPK Seret Pejabat Bea Cukai ke Tahanan
Ia mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skema pembiayaan. Menurutnya, Iuran BPJS Kesehatan harus disesuaikan secara proporsional dengan kemampuan peserta, tanpa mengurangi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Ia juga meminta pemerintah memperkuat pengawasan agar pengelolaan dana berjalan efektif dan efisien.
Cak Imin menekankan pentingnya transparansi dalam setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Ia mengingatkan bahwa pemerintah harus menjelaskan alasan dan dasar perhitungan jika memutuskan menaikkan Iuran BPJS Kesehatan. Dengan komunikasi yang terbuka, masyarakat dapat memahami urgensi kebijakan tersebut.
Selain penyesuaian iuran, ia juga mengusulkan peningkatan kualitas manajemen dan digitalisasi layanan untuk menekan potensi kebocoran anggaran. Pemerintah perlu memperbaiki sistem rujukan, mempercepat proses klaim, serta memastikan data peserta selalu akurat dan mutakhir.
Ia berharap pemerintah segera merumuskan solusi komprehensif agar program jaminan kesehatan nasional tetap berjalan stabil. Menurutnya, keberlanjutan pembiayaan menjadi kunci utama dalam menjaga mutu pelayanan bagi jutaan peserta di seluruh Indonesia. Dengan kebijakan yang tepat dan terukur, pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara keberlangsungan program dan perlindungan hak masyarakat atas layanan kesehatan.
